PERATURAN

• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Tentang	Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kategori	Peraturan Presiden
Nomor	12
Tahun	2021
Tanggal Ditetapkan	Selasa, 02 Februari 2021

• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Tentang	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

---

Peraturan Lembaga

• Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan Lembaga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Kontes
• Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.
• Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Lembaga Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ.
• Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
• Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Strategis Nasional.
• Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
• Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

• Perlem LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional: https://goo.gl/pbnQ7k
• Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat : https://goo.gl/mxmy41
• Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa: https://goo.gl/9DAKEv
• Perlem LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan: https://goo.gl/MHqWeY
• Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: https://goo.gl/Mx31sa
• Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: https://goo.gl/b34ZCD
• Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa: https://goo.gl/q5pJVb

---

Peraturan Kepala LKPP

• Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2018

Tentang	Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik Dan E-Purchasing

• Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2018

Tentang	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

• Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2018

Tentang	Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing
• Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

---

Keputusan Deputi

Keputusan Deputi II Nomor 21 Tahun 2018

Tentang	Syarat Dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Kategori	Keputusan Deputi II
Nomor	21
Tahun	2018
Tanggal Ditetapkan	Jumat, 13 Juli 2018

Keputusan Deputi II Nomor 20 Tahun 2018

• Surat Edaran Inpassing, merupakan tindak lanjut dari Perka LKPP Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing). Edaran ini menjelaskan periode inpassing dapat dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember 2014, dan dilakukan oleh Biro/Bagian Kepegawaian instansi masing-masing dengan menyampaikan tembusan surat keputusan dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada LKPP.

…. selengkapnya dapat dilihat pada website JDIH LKPP

---

Keputusan Walikota Banjarbaru

• Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2006

Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kota Banjarbaru 

• Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 114 Tahun 2006

Tentang Pembentukan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Kota Banjarbaru

• Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2007

Tentang Susunan Pokja Unit Layanan Pengadaan Kota Banjarbaru Tahun 2007

• Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2009

Tentang Penetapan Pengelola Unit Layanan Pengadaan Kota Banjarbaru Tahun 2009

• Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2010

Tentang Penetapan Pengelola Unit Layanan Pengadaan Kota Banjarbaru Tahun 2010

• Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 390 Tahun 2010

Tentang Penetapan Pengelola Unit Layanan Pengadaan Kota Banjarbaru Tahun 2011 

• Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Penetapan Pengelola Unit Layanan Pengadaan Kota Banjarbaru Tahun 2011

• Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2012

Tentang Penetapan Pengelola Unit Layanan Pengadaan Kota Banjarbaru Tahun 2012

• Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 373 Tahun 2012

Tentang Penetapan Pengelola Unit Layanan Pengadaan Kota Banjarbaru Tahun 2013

• Surat Keputusan Walikota Banjarbaru NO 188.4.453-KUM-2014

Tentang Penetapan Pengelola Unit Layanan Pengadaan Kota Banjarbaru Tahun 2014

• Surat Edaran Wali Kota Banjarbaru No 33 tahun 2021

Tentang Tertib Administrasi Ketatausahaan Keuangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Surat Edaran Walikota Banjarbaru No: 0233/ULP/III/2013

Tentang Tertib Administrasi Ketatausahaan Keuangan dan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah