"Menuju Pengadaan Bersih dan Kredibel"
Banjarbaru – Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarbaru menerima kunjungan dari ULP Kabupaten Tanah Laut, Kamis (14/01), di Sekretariat ULP Kota Banjarbaru. Rombongan berjumlah 16 orang termasuk Kepala ULP Tanah Laut Maryono, ST diterima langsung...
JAKARTA. Berita mengenai Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) yang pada awal tahun ini terbilang tancap gas merealisasikan belanjanya bak angin segar bagi perekonomian Indonesia. Catatan Kompas.com menunjukkan, pada Senin...
Banjarbaru, (AntaranewsKalsel) – Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang segera diterbitkan mempermudah proses pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. “Kami segera menerbitkan Perwali yang akan mempermudah setiap proses pengadaan tanah,” ujar...
MEDIA KALIMANTAN – Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ) Kota Banjarbaru mengajak masyarakat mengawasi proses pengadaan barang dan jasa. Wakil Ketua LPI-PBJ Banjarbaru Eka Yusnida Ariana mengatakan peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam proses...
Sehubungan dengan adanya usaha penipuan yang mengatas namakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarbaru, dengan ini kami beritahukan bahwa: ULP Kota Banjarbaru dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa/pelelangan tidak pernah memungut biaya apapun. Undangan...
Jakarta -Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan kerja sama dengan situs jual-beli online. LKPP menggandeng Bhinneka.com, untuk menambah katalog barang pengadaan secara elektronik (e-procurement) pemerintah. Penandatanganan kontrak payung itu antara pemerintah pusat dengan...
Tanggal 16 Januari 2015 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Beleid perubahan keempat Peraturan...
Berikut ini adalah matriks perbedaan Perpres No. 4 Tahun 2015 dengan Perpres 54 Tahun 2010 disadur dari blog Khalid Mustafa
Dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan mengenai Pengadaan...
