Matriks Perbedaan Perpres No. 4 Tahun 2015 dengan Perpres 54 Tahun 2010
Berikut ini adalah matriks perbedaan Perpres No. 4 Tahun 2015 dengan Perpres 54 Tahun 2010 disadur dari blog Khalid Mustafa
Read more
Pendampingan Penyusunan RUP 2015 Kota Banjarbaru
Bagian Pembangunan Setdako Banjarbaru bekerja sama dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarbaru seperti tahun-tahun sebelumnya memberikan pendampingan teknis penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan teknis pengisian aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (siRUP) tahun anggaran 2015 kepada seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru. Acara ini diadakan sebagai salah satu bentuk pembinaan ULP terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa. […]
Read moreLKPP Terbitkan Peraturan Baru Terkait Daftar Hitam
Terhitung tanggal 1 September 2014 lalu, telah berlaku Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Tentang DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Dengan keluarnya peraturan ini maka Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Bagi penyedia yang masuk daftar hitam berdasarkan Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011, sanksi tersebut […]
Read morePembangunan RSUD Banjarbaru bernilai Rp199 Miliar
Pembangunan rumah sakit Banjarbaru yang kini dimulai akan menelan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selama dua tahun anggaran sebesar Rp199 miliar. Pembangunan rumah sakit yang berlokasi di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis, kini dimulai dan ditandai pemancangan tiang pertama (ground breaking) yang dilakukan Wali Kota Banjarbaru, Ruzaidin Noor, Senin. “Harapan kami, pembangunan rumah […]
Read morePemkot Banjarbaru Hemat APBD Rp14 Miliar
ASATUNEWS – Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berhasil melakukan penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2013 sebesar Rp14,08 miliar dari hasil pelelangan barang dan jasa lingkup pemerintahan setempat. Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemkot Banjarbaru Iwan Hermawan, Jumat mengatakan, penghematan terjadi karena selisih nilai pagu dengan nilai kontrak dalam proses Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). “Nilai kontrak pekerjaan dalam proses LPSE berkurang […]
Read moreULP Kota Banjarbaru menyelenggarakan Fasilitasi Penyusunan RUP Kota Banjarbaru T.A 2014
BANJARBARU-Unit Layanan Pengadaan Kota Banjarbaru mengadakan acara Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan yang dilaksanakan selama 8 delapan hari. Dimulai pada tanggal 13 Januari 2014, acara dibuka secara langsung oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Iwan Hermawan, S.Hut, MM. Bertempat di Aula Unit Layanan Pengadaan Kota Banjarbaru, acara ini dihadiri oleh 40 (empat puluh) Satuan Kerja pada Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.
Read moreSurat Edaran Kepala ULP Tentang Penyampaian RUP T.A 2014
Menghubung Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor:027/5308/SJ dan Nomor: 6/SE/KA/2012 tanggal 27 desember 2012 perihal Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai prinsip – prinsip pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dimohonkan kepada seluruh Kepala SKPD untuk dapat menyampaikan data-data Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai ketentuan sebelum pelaksanaan […]
Read morePenyamaan persepsi untuk pengadaan berkelanjutan
Jakarta – Sustainable Public Procurement atau Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkelanjutan merupakan bagian dari modernisasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan berkelanjutan membutuhkan penyamaan persepsi antar seluruh pemangku kepentingan. Demikian sebagian materi hasil lokakarya “Sustainable Public Procuremet Implementation Workshop” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Senin (19/11) di Jakarta. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP […]
Read more100% e-procurement untuk Indonesia Bersih dan Sejahtera
Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bertekad mendorong 100 persen pengadaan secara elektronik untuk Indonesia Bersih dan Sejahtera. Untuk menyukseskan program tersebut LKPP terus mematangkan implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), diantaranya dengan meminta masukan LPSE dari seluruh tanah air. Demikian yang terangkum dalam acara Rapat Koordinasi LPSE Nasional ke-8 yang berlangsung di Taman Palem, Jumat (09/10) di […]
Read morePenawar Terendah Tidak Selalu Jadi Pemenang
Jakarta – Penyedia dengan penawaran terendah tidak selalu harus jadi pemenang dalam sebuah pelelangan barang/jasa pemerintah. Ketika penyedia memberikan penawaran dengan harga terendah namun nyatanya tidak mampu memberikan barang/jasa sesuai spesifikasi yang disyaratkan, maka penawarannya gugur. Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas LKPP Salusra Widya menegaskan bahwa harga bisa ditawar namun tidak halnya dengan spesifikasi teknis karena terkait dengan output […]
Read more