83 ULP Kementerian dan Lembaga Ikuti Rakor ULP 14 Juli 2017 Surabaya – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (Rakor ULP) yang diikuti oleh perwakilan pejabat pengadaan dari kementerian dan lembaga di Surabaya, Kamis (13/7). LKPP– sebagai tuan rumah–menerima sekitar 271 peserta dari 83 ULP kementerian dan lembaga. Dalam kegiatan ini, Kepala LKPP Agus Prabowo […]
Read moreTraining SPSE versi 4 untuk penyedia barang/jasa Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru melalui LPSE Kota Banjarbaru akan menyelenggaran training SPSE dengan materi antara lain cara penggunaan SPSE versi 4, tata cara pengisian SIKAP serta Mekanisme Lelang Cepat bagi penyedia Barang/Jasa. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website http://training.infolpse.banjarbarukota.go.id/ Attachment: Training LPSE.pdf
Read moreDeputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan LKPP Maraknya praktik korupsi, rendahnya kualitas layanan publik yang tidak memenuhi harapan masyarakat, birokrasi pemerintahan yang tak efisien dan efektif, transparansi dan akuntabilitas yang rendah, serta rendahnya disiplin dan etos kerja aparatur negara menjadi dasar perlunya reformasi untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Pemerintah Indonesia saat ini memang berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean […]
Read morePengumuman Penipuan Atas Nama ULP Kota Banjarbaru Sehubungan dengan adanya usaha penipuan yang mengatas namakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarbaru, Dengan ini kami beritahukan bahwa 1. ULP Kota Banjarbaru dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa/pelelangan tidak pernah memungut biaya apapun. 2. Undangan Pembuktian Kualifikasi untuk seluruh paket pekerjaan yang dilelang di ULP kota Banjarbaru dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) […]
Read more
Banjarbaru – Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarbaru menerima kunjungan dari ULP Kabupaten Tanah Laut, Kamis (14/01), di Sekretariat ULP Kota Banjarbaru. Rombongan berjumlah 16 orang termasuk Kepala ULP Tanah Laut Maryono, ST diterima langsung oleh Plh. Asisten Administrasi Umum Drs. H. Abdul Malik, M. Si dan Kepala ULP Kota Banjarbaru Zabidi Anshari, ST., MT beserta jajarannya.
Read moreJAKARTA. Berita mengenai Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) yang pada awal tahun ini terbilang tancap gas merealisasikan belanjanya bak angin segar bagi perekonomian Indonesia. Catatan Kompas.com menunjukkan, pada Senin (4/1/2016), Kementerian Pertanian merealisasikan kontrak belanja Rp 34,6 triliun. Angka itu, kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setara dengan 14,6 persen dari total anggaran belanja Kementan […]
Read moreBanjarbaru, (AntaranewsKalsel) – Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang segera diterbitkan mempermudah proses pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. “Kami segera menerbitkan Perwali yang akan mempermudah setiap proses pengadaan tanah,” ujar Penjabat Wali Kota Banjarbaru Martinus di Banjarbaru, Senin. Ia mengatakan, sebelumnya proses pengadaan tanah untuk kepentingan Pemkot menambah aset mengalami kesulitan karena kekhawatiran tidak sesuai peraturan […]
Read moreMEDIA KALIMANTAN – Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ) Kota Banjarbaru mengajak masyarakat mengawasi proses pengadaan barang dan jasa. Wakil Ketua LPI-PBJ Banjarbaru Eka Yusnida Ariana mengatakan peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkot Banjarbaru. “Warga berhak mengawasi proses pengadaan barang dan jasa sehingga bisa mencegah terjadinya penyimpangan. Makanya kami ajak masyarakat bergabung,” ujarnya. Ia mengatakan, […]
Read moreSehubungan dengan adanya usaha penipuan yang mengatas namakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarbaru, dengan ini kami beritahukan bahwa: ULP Kota Banjarbaru dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa/pelelangan tidak pernah memungut biaya apapun. Undangan Pembuktian Kualifikasi untuk seluruh paket pekerjaan yang dilelang di ULP kota Banjarbaru dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) bukan Kepala ULP. Undangan yang resmi dikeluarkan oleh Kelompok […]
Read more
Tanggal 16 Januari 2015 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Beleid perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 itu memuat beberapa poin perubahan, seperti akselerasi e-purchasing, percepatan proses pelaksanaan pengadaan, pengembangan metode e-tendering. Dalam pelaksanaannya, banyak instansi pemerintah ataupun […]
Read more