Penyamaan persepsi untuk pengadaan berkelanjutan

Jakarta – Sustainable Public Procurement atau Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkelanjutan merupakan bagian dari modernisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.  Pengadaan berkelanjutan membutuhkan penyamaan persepsi antar seluruh pemangku kepentingan.  Demikian sebagian materi hasil lokakarya “Sustainable Public Procuremet  Implementation Workshop” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Senin (19/11) di Jakarta.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi pemerintah, LSM, akademisi, pihak swasta dan juga pakar luar negeri termasuk mitra pembangunan dari Millennium Challenge Corporation (MCC).

Sekretaris Utama LKPP Eiko Whismulyadi mengatakan lokakarya tersebut digelar untuk merumuskan langkah strategis dalam mewujudkan pengadaan berkelanjutan.  “Termasuk strategi diseminasi untuk membangkitkan, memotivasi, menyadarkan seluruh pemangku kepentingan, baik masyarakat maupun pemerintah.” Ungkap Eiko saat memberi arahan acara lokakarya.

Lebih lanjut Eiko menambahkan, salah satu implementasi kegiatan ini nantinya diharapkan dapat mengubah cara pandang mengenai prinsip efisiensi ke arah yang lebih luas.” Khususnya terhadap harga. Kita akan bergerak menuju aspek yang lebih komprehensif, hal ini terkait, pelestarian lingkungan maupun kesejahteraan sosial.” Ujarnya.

Wakil Menteri Bappenas/PPN Lukita Dinarsyah Tuwo menilai, Indonesia perlu mengembangkan green procurement policy karena bermanfaat untuk jangka panjang. “Efeknya akan memberikan kontribusi penting bagi penghematan biaya, dari sisi life costing, daya tahan maupun mengurangi pembuangan limbah.” tutur Lukita.

Lukita menambahkan keberhasilan pengadaan berkelanjutan tak bisa lepas dari komitmen seluruh pemangku kepentingan. “Komitmen itu nantinya harus diterjemahkan baik dalam proses perencanaan, budgeting dan implementasi pengadaan yang nantinya betul-betul dilaksanakan secara hijau.” Tegasnya.

Noer Adi Atmojo perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan siap mendukung pelaksanaan pengadaan berkelanjutan.  “KLH sudah menyiapkan beberapa instrumen untuk konsep pengadaan berkelanjutan, diantaranya adalah mendorong penggunaan barang yang ramah lingkungan dengan mengeluarkan ecolabel, sementara terkait jasa konsultan (Amdal) sudah ada standar kompetensi yang jelas,” terangnya.

Dewi  Chomistriana Kepala bidang Teknologi Konstruksi Berkelanjutan Kementerian Pekerjaan Umum menambahkan, penerapan pengadaan yang berkelanjutan masih terkendala beberapa hal baik dalam proses penyusunan dokumen sampai proses pelaksanaan pelelangan.

“Saat melakukan pelelangan Gedung Hijau di tahun 2010, penawaran terendah masih menjadi kendala utama. Pokja kesulitan untuk mempertemukan konsep biaya terendah dengan parameter ramah lingkungan, sehingga mereka sulit untuk memilih alternatif yang memiliki siklus biaya terendah namun juga ramah lingkungan.  Padahal dalam dokumen pelelangan sudah memasukan Key Performance Indicator.” Lanjutnya.

Untuk itu, Dewi sepakat jika kajian pengadaan yang berkelanjutan membutuhkan sinergi antar instansi karena sudah mendesak untuk dilaksanakan. “Sinergi penting untuk memberi pemahaman yang sama mengenai konsep pengadaan yang berkelanjutan.” Ujar Dewi.

Direktur Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP Sarah Sadiqa berharap seluruh pihak yang hadir bisa menjadi tim pengadaan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek dan fungsinya. “Untuk lebih mematangkan konsep dan implementasi pengadaan berkelanjutan lima tahun ke depan, “ kata Sarah. (fan)

//sumber: LKPP