SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018

Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018

Acara dilaksanakan Hari/tanggal : Kamis/ 31 Mei 2018 , jam 08.30 WITA sampai dengan selesai, yang dilaksanakan di Aula Gawi Sabarataan Sekretariat daerah Kota Banjarbaru, dengan Nara Sumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) Jakartaaparan oleh narasumber dari \Lembaga Kebijakan . Dan dihadiri Oleh Seluruh SKPD, Pokja ULP dan Instansi Vertikal Kota Banjarbaru dengan jumlah yang hadir 88 Orang.

Sambutan sekaligus acara dibuka oleh walikota Banjarbaru yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru

WhatsApp Image 2018-06-25 at 11.03.45(5)

Paparan oleh Narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintahan (LKPP) tentang Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

WhatsApp Image 2018-06-25 at 11.03.45(4)

Perpres 16/18 hanya mengatur yang bersifat nomatif sedangkan untuk secara prosedural dan standar teknis akan diatur dalam peraturan LKPP dan Peraturan Kementrian Sektoral terkait.

Dengan berlakunya Perpres 16/18 Unit Layanan Pengadaan (ULP) akan dirubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), dan layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diharapkan dapat menjadi satu kesatuan dengan UKPBJ.

Perpres 16/18 efektif berlaku pada tanggal 01 Juli 2018 dan Peraturan turunan akan terbit pada Juni 2018, sehingga bagi Pemerintahan Daerah yang akan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dapat mengacu setelah terbitnya peraturan tersebut.

WhatsApp Image 2018-06-25 at 11.03.44 WhatsApp Image 2018-06-25 at 11.03.45(8) WhatsApp Image 2018-06-25 at 11.03.45

Dalam pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa tahun 2018 diharapakan masih mengacu pada perpres 50/10 beserta turunannya, sedangkan untuk perpres 16/18 dapat diberlakukan pada proses pengadaan barang dan jasa yang di anggarkan pada APBD Perubahan 2018 dan APBD tahun 2019. Dan diharapakan juga ULP dan LPSE akan menjadi satu kesatuan sehingga dalam pelaksanaan sesuai amanat, sedangkan pada saat ini dirasa masih dapat terpisah sambil menunggu evaluasi kelembagaan oleh Bagian Organisasi