Kunjungan ULP Kabupaten Tanah Laut ke ULP Kota Banjarbaru

Banjarbaru – Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarbaru menerima kunjungan dari ULP Kabupaten Tanah Laut, Kamis (14/01), di Sekretariat ULP Kota Banjarbaru. Rombongan berjumlah 16 orang termasuk Kepala ULP Tanah Laut Maryono, ST diterima langsung oleh Plh. Asisten Administrasi Umum Drs. H. Abdul Malik, M. Si dan Kepala ULP Kota Banjarbaru Zabidi Anshari, ST., MT beserta jajarannya.

Read more

Cara mudah mengalap berkah belanja pemerintah

JAKARTA. Berita mengenai Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) yang pada awal tahun ini terbilang tancap gas merealisasikan belanjanya bak angin segar bagi perekonomian Indonesia. Catatan Kompas.com menunjukkan, pada Senin (4/1/2016), Kementerian Pertanian merealisasikan kontrak belanja Rp 34,6 triliun. Angka itu, kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setara dengan 14,6 persen dari total anggaran belanja Kementan […]

Read more

Perwali Permudah Pengadaan Tanah Di Banjarbaru

Banjarbaru,  (AntaranewsKalsel) – Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang segera diterbitkan mempermudah proses pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. “Kami segera menerbitkan Perwali yang akan mempermudah setiap proses pengadaan tanah,” ujar Penjabat Wali Kota Banjarbaru Martinus di Banjarbaru, Senin. Ia mengatakan, sebelumnya proses pengadaan tanah untuk kepentingan Pemkot menambah aset mengalami kesulitan karena kekhawatiran tidak sesuai peraturan […]

Read more

Awasi Pengadaan Barang dan Jasa

MEDIA KALIMANTAN – Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ) Kota Banjarbaru mengajak masyarakat mengawasi proses pengadaan barang dan jasa. Wakil Ketua LPI-PBJ Banjarbaru Eka Yusnida Ariana mengatakan peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkot Banjarbaru. “Warga berhak mengawasi proses pengadaan barang dan jasa sehingga bisa mencegah terjadinya penyimpangan. Makanya kami ajak masyarakat bergabung,” ujarnya. Ia mengatakan, […]

Read more

Waspada terhadap penipuan dengan mengatas namakan ULP

Sehubungan dengan adanya usaha penipuan yang mengatas namakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarbaru, dengan ini kami beritahukan bahwa: ULP Kota Banjarbaru dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa/pelelangan tidak pernah memungut biaya apapun. Undangan Pembuktian Kualifikasi untuk seluruh paket pekerjaan yang dilelang di ULP kota Banjarbaru dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) bukan Kepala ULP. Undangan yang resmi dikeluarkan oleh Kelompok […]

Read more

Tambah Gadget dan Komputer di e-Katalog, LKPP Gandeng Bhinneka.com

Jakarta -Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan kerja sama dengan situs jual-beli online. LKPP menggandeng Bhinneka.com, untuk menambah katalog barang pengadaan secara elektronik (e-procurement) pemerintah. Penandatanganan kontrak payung itu antara pemerintah pusat dengan penyedia yang akan berjualan di dalam sistem kita, kata Kepala LKPP Agus Rahardjo di acara penandatanganan kerja sama antara LKPP dengan PT Bhinneka Mentari Dimensi di […]

Read more

10 Pertanyaan Seputar Perpres 4

Tanggal 16 Januari 2015 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Beleid perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 itu memuat beberapa poin perubahan, seperti akselerasi e-purchasing, percepatan proses pelaksanaan pengadaan, pengembangan metode e-tendering. Dalam pelaksanaannya, banyak instansi pemerintah ataupun […]

Read more

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

Dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Read more
1 2 3 4