HUT RI Ke – 74

WARTA LKPP

KESEMPATAN 50 HARI PADA PENYEDIA..?

Pemberian kesempatan waktu penyelesaian hingga 50 hari kalender kepada penyedia yang tidak dapat melaksanakan kontrak sesuai waktu yang ditentukan dapat dilakukan PPK berdasarkan dasar pertimbangan yang kuat.

Dalam pekerjaan konstruksi, misalnya, hasil pekerjaan yang telah mencapai 80% dapat diberikan kesempatan ini. Hal ini merupakan bentuk dispensasi yang diberikan oleh PPK sebelum memutuskan kontrak secara sepihak.

>> baca selanjutnya


UKPBJ Berperan Meningkatkan Kualitas Pembangunan

UKPBJ Berperan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Labuan Bajo – Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menegaskan agar unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dapat mengambil peran penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan nasional. Maka, sebagai pusat keunggulan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak hanya memastikan tersedianya barang/jasa sesuai dengan yang dibutuhkan namun juga memiliki peran yang lebih luas. “UKPBJ harus berperan dalam peningkatan pelayanan publik, pengembangan […]

Read more

LKPP ajak Biro Hukum Seluruh K/L/PD Antisipasi Sengketa Hukum di PBJP

(Jakarta)- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mengadakan kegiatan yang berkoordinasi dengan seluruh Biro hukum dari kementerian/lembaga/perangkat daerah (K/L/PD) di Indonesia, dalam rangka meningkatkan kapasitas stakeholder pengadaan barang/jasa pemerintah terkait sejumlah masalah yang berkaitan dengan hukum dan penanganannya. klik disini

Read more

Peraturan Turunan Perpres No.16 Tahun 2018

Tepat tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Silakan mengunduh 13 Perlem tersebut melalui tautan berikut ini: 1. Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: https://goo.gl/z7Sxrn 2. Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman […]

Read more
1 2 3 4