WARTA LKPP

KESEMPATAN 50 HARI PADA PENYEDIA..?

Pemberian kesempatan waktu penyelesaian hingga 50 hari kalender kepada penyedia yang tidak dapat melaksanakan kontrak sesuai waktu yang ditentukan dapat dilakukan PPK berdasarkan dasar pertimbangan yang kuat.

Dalam pekerjaan konstruksi, misalnya, hasil pekerjaan yang telah mencapai 80% dapat diberikan kesempatan ini. Hal ini merupakan bentuk dispensasi yang diberikan oleh PPK sebelum memutuskan kontrak secara sepihak.

>> baca selanjutnya


Pembaharuan SPSE versi 4.4

Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kini hadir dengan versi terbaru yaitu SPSE v4.4. Pengembangan versi terbaru dari aplikasi SPSE ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di Indonesia yang transparan dan kredibel. Aplikasi SPSE 4.4 hadir dengan beberapa pengembangan fitur baru diantaranya: Penyesuaian terhadap regulasi pengadaan Jasa Konstruksi; Penambahan proses bisnis dan […]

Read more

Operator Website ULP Kota Banjarbaru Ikuti Pelatihan di Diskominfo

Untuk mengaktifkan website dan medsos SKPD sesuai instruksi Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. dan H. M. Wartono, S.E., Diskominfo Banjarbaru mengadakan pelatihan pembuatan konten Website SKPD. Sebagai Operator Website ULP Kota Banjarbaru, Zauhara El-Rana, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa juga ikut serta dalam pelatihan yang diadakan pada hari Selasa, 16 Maret 2021 pukul 09.00 Wita […]

Read more

LKPP Mulai Gelar Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mulai menggelar webinar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring kepada para pemangku kepentingan pengadaan dimulai dari Sekretaris Jendral, Sekretaris Menteri, Sekretaris Utama, dan Sekretaris Daerah, pada Rabu (24/2) di Lt.10, Kantor LKPP. Kepala LKPP Roni […]

Read more

UKPBJ Berperan Meningkatkan Kualitas Pembangunan

UKPBJ Berperan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Labuan Bajo – Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menegaskan agar unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dapat mengambil peran penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan nasional. Maka, sebagai pusat keunggulan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak hanya memastikan tersedianya barang/jasa sesuai dengan yang dibutuhkan namun juga memiliki peran yang lebih luas. “UKPBJ harus berperan dalam peningkatan pelayanan publik, pengembangan […]

Read more
1 2 3 5